Pemerintah tetap gunakan pendekatan keamanan tertib sipil di Papua, Mahfud mengatakan hal itu sebagai tanggapa

Portal Bengkalis - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terus menggunakan sistem keamanan dalam sistem sipil di Papua.

"Kalau orang yang tidak terima pemekaran daerah atau DOB, ya biasa saja," tulis Mahfud di akun Instagram @mohmahfudmd. Baik orang maupun jumlah mereka mendukung. Dukungannya besar dan hidup. Pantauan, di Jakarta, Rabu.

Mahfud mengatakan hal itu sebagai tanggapan atas pembantaian 12 warga tak bersalah (10 tewas) oleh KKB di Papua.

“Dari sudut pandang OPM, ya, sejak awal menolak untuk berkembang. Jika Anda mengharapkan semua orang setuju pada rencana kebijakan, tidak akan pernah ada kebijakan. Dalam demokrasi, biasanya ada yang setuju dan yang tidak setuju. " dia berkata.

Adapun Papua, kata Mahfud, memang ada stereotip yang dihasilkan oleh kelompok tertentu.

Misalnya, pendapat bahwa pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan oleh pihak berwenang di Papua telah disorot oleh dunia internasional.

Baca Juga: Ketua OJK harap kondisi domestik bisa hindari RI dari risiko stagflasi , Inflasi di dunia sepertinya akan tiba
Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan, "Bohong bahwa KKB membunuh warga sipil secara brutal."

Salah satu contoh salah, pada tahun 2021 Indonesia menerima 19 surat peringatan dari UN Special Process Mandate Holders (SPMH) di Jenewa. Namun, pada kenyataannya, tidak ada peringatan atau penyorotan seperti itu.

Pada 13-14 Juni 2022, Mahfoud menghadiri Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa untuk menyampaikan pidato tentang pemajuan hak asasi manusia.